3 Kontribusi Nyata: Partisipasi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam di ICOP 2026 Raih Apresiasi Luar Biasa!

Partisipasi mahasiswa Hukum Keluarga Islam di ICOP 2026 Universitas Darunnajah berhasil mencetak sejarah baru dalam pengembangan hukum perdata Islam kontemporer. Dalam perhelatan akbar bertajuk The 4th International Conference on Pesantren and Call for Paper (ICOP) 2026, para peneliti muda ini berkolaborasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Fokus utama yang dibawa dalam konferensi ini adalah sebuah penelitian mutakhir berjudul: “Endowment Funds for Family Justice: The Role of Waqf in Resolving Inheritance Conflicts and Supporting Dependents under Islamic Law”. Melalui mimbar internasional ini, partisipasi mahasiswa Hukum Keluarga Islam di ICOP 2026 memaparkan bagaimana instrumen wakaf yang selama ini identik dengan masjid dan makam dapat ditransformasikan menjadi solusi finansial konkret untuk menyelesaikan sengketa waris yang berlarut-larut serta melindungi nafkah para janda, anak yatim, dan lansia.

Akar Masalah: Mengapa Konflik Waris Begitu Entah Terurai?

Sengketa ahli waris dan minimnya dukungan finansial bagi keluarga yang ditinggalkan merupakan potret buram yang masih sering dijumpai dalam masyarakat Muslim. Masalah ini tidak sekadar merusak hubungan kekerabatan, tetapi juga memicu kemiskinan struktural baru.

Berdasarkan kajian mendalam yang dipresentasikan, terdapat empat tantangan inti yang melatarbelakangi fenomena ini:

• Ketimpangan Distribusi Aset: Masih maraknya marginalisasi terhadap hak-hak waris perempuan akibat dominasi budaya tertentu.

• Pluralisme Hukum yang Tumpang Tindih: Benturan kepentingan yang rumit antara hukum adat, hukum agama (faraid), dan hukum negara.

• Rendahnya Literasi Hukum: Banyak keluarga yang sama sekali tidak memahami hak konstitusional maupun hak agama mereka terkait pembagian waris.

• Ketiadaan Perlindungan Finansial: Tidak adanya lembaga penyangga yang menjamin kelangsungan hidup janda dan anak yatim saat proses sengketa bergulir di pengadilan.

Untuk menguji hal tersebut, riset kualitatif multi-metode dilakukan di dua kota besar Indonesia, yaitu Jakarta dan Surabaya. Data dihimpun dari 28 wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama, akademisi, dan pejabat BWI, serta 4 sesi Focus Group Discussion (FGD) bersama para korban sengketa waris.

5 Temuan Kunci yang Membuka Mata Akademisi Dunia

Poin Krusial: Analisis tematik berbasis metode Braun & Clarke mengungkap adanya “Paradoks Struktural” dalam sistem hukum dan kelembagaan Islam kita.

Melalui partisipasi mahasiswa Hukum Keluarga Islam di ICOP 2026, dipetakan 5 tema hambatan utama yang terjadi di lapangan:

Mengenal Model Integrasi Keadilan Keluarga Wakaf (3-Tier Model)

Sebagai antitesis dari kemacetan sistem di atas, partisipasi mahasiswa Hukum Keluarga Islam di ICOP 2026 menawarkan gagasan revolusioner berupa The Waqf Family Justice Integration Model. Model ini memanfaatkan karakteristik dasar wakaf yang bersifat abadi (perpetuity) dan tidak dapat dialihkan (inalienability) sebagai jangkar keadilan hukum.

[Tier I: Fungsi Protektif] ---> Mengamankan aset sengketa & menyalurkan nafkah darurat.
       ↓
[Tier II: Fungsi Restoratif] -> Mediasi gratis berbasis wakaf demi putusan sukarela.
       ↓
[Tier III: Fungsi Generatif] -> Edukasi hukum masif di masjid untuk cegah konflik baru.

Tier I: Fungsi Protektif (Protective Function)

Melalui payung hukum Nota Kesepahaman (MoU) antara Pengadilan Agama dan BWI, lembaga wakaf bertindak sebagai kustodian syariah resmi untuk menampung aset waris yang sedang bersengketa. Hasil pengelolaan produktif dari aset tersebut langsung dicairkan untuk membiayai nafkah (nafaqah) tanggungan keluarga yang terdampak selama proses sidang berjalan.

Tier II: Fungsi Restoratif (Restorative Function)

Mengikis biaya perkara yang mahal bagi keluarga miskin. Dana wakaf dialokasikan untuk mendanai layanan mediasi profesional. Pendekatan persuasif-keagamaan ini terbukti menghasilkan kepatuhan sukarela yang jauh lebih tinggi ketimbang putusan pengadilan yang bersifat memaksa dan konfliktual.

Tier III: Fungsi Generatif (Generative Function)

Bergerak di ranah preventif dengan mengadakan program melek hukum keluarga di tingkat akar rumput, seperti di masjid, pesantren, dan majelis taklim. Tier III bertugas memotong rantai sengketa sebelum meledak ke permukaan, sehingga menghemat anggaran negara untuk penanganan perkara.

Langkah Strategis dan Arah Riset Masa Depan

Konferensi internasional ICOP 2026 ini sepakat bahwa hambatan terbesar penerapan ide ini bukanlah hukum fikih, melainkan pembatas mental institusional. Secara doktrin emansipasi, seluruh empat madzhab besar Sunni telah melegitimasi keberadaan wakaf keluarga (waqf ahli/dhurri).

“Riset ini sukses memetakan gap literasi lintas domain dari 47 studi akademis dalam rentang waktu 2010–2026,” ujar salah satu panelis penilai.

Sebagai tindak lanjut jangka panjang dari partisipasi mahasiswa Hukum Keluarga Islam di ICOP 2026, terdapat beberapa rekomendasi riset masa depan yang akan segera digulirkan, antara lain:

1. Proyek percontohan (pilot project) implementasi kolaborasi BWI dan beberapa sirkuit Pengadilan Agama terpilih.

2. Studi komparatif lintas yurisdiksi dengan negara Muslim lain seperti Malaysia, Nigeria, dan negara-negara GCC (Teluk).

3. Penyusunan standarisasi kompetensi nasional bagi nazhir yang mencakup pemahaman hukum keluarga Islam.

Keberhasilan presentasi ini membuktikan bahwa mahasiswa tidak hanya cakap di dalam kelas, melainkan mampu menjadi agen perubahan dalam melahirkan kebijakan hukum Islam yang inklusif, berkeadilan, dan responsif gender di Indonesia.